Pada Selasa (9/9/2025), Sri Mulyani Indrawati, kerap disapa Sri Mulyani, terkena reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto dan undur diri dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Pada pidato pengunduran dirinya, ia menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung tugasnya selama ini dan permohonan maaf atas kesalahan-kesalahan yang ada. Pidato tersebut diakhiri dengan pesannya yang amat mengena: jangan pernah lelah mencintai Indonesia.
Sri Mulyani Indrawati bekerja sebagai ekonom profesional di berbagai lembaga di Indonesia dan internasional sebelum menjadi menteri keuangan. Meski tak lepas dari berbagai kontroversi, Sri Mulyani adalah salah satu ahli ekonomi kebanggaan Indonesia di mata dunia. Mari kita simak perjalanan karier Sri Mulyani.
Sri Mulyani, Dari Lampung ke Bank Dunia
Lahir di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), 26 Agustus 1961, Sri Mulyani menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia. Brilian di bidang akademik, ia kemudian sempat mengajar di almamaternya sebelum menempuh studi doktoral hingga lulus pada tahun 1992 di University of Illinois, Urbana-Champaign di Amerika Serikat.
Pada tahun 2001, ia menjalankan tugas sebagai ekonom di USAID dan mengajar tentang ekonomi Indonesia di Georgia State University. Kemudian, dari tahun 2002 sampai 2004 ia menjabat sebagai direktur eksekutif IMF mewakili Asia Tenggara. Setelah itu pada tahun 2004, ia ditunjuk sebagai Kepala Bappenas dan pada tahun 2005 menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Indonesia Bersatu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia kemudian direkrut oleh Bank Dunia menjadi Direktur Pelaksana pada tahun 2010.
Pahit Manis Prestasi Menteri Keuangan
Hingga saat di-reshuffle, Sri Mulyani mengemban tanggung jawab pengaturan keuangan negara hampir selama dua dekade.
Sri Mulyani pertama kali menjadi Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan presiden SBY di tahun 2005. Program pertamanya adalah memberantas korupsi di dalam Kementerian Keuangan, diikuti dengan reformasi pajak dan keuangan Indonesia.
Kerja kerasnya membuahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan kepercayaan tinggi dari investor asing. Penghargaan yang diraihnya antara lain Euromoney Finance Minister of the Year oleh majalah Euromoney pada tahun 2006, Asia’s Finance Minister of The Year oleh majalah Emerging Markets pada tahun 2007 dan 2008, dan wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia yang juga sekaligus wanita paling berpengaruh di Indonesia menurut majalah Forbes pada tahun 2008.
Ia sempat berganti posisi menjadi Menteri Koordinator bidang Ekonomi pada tahun 2008 dan kembali menjadi Menteri Ekonomi pada periode kedua kepresidenan SBY di tahun 2009. Pada tahun 2010, ia merintis kebijakan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kontroversi dan Perseteruan Warnai Masa Jabatan Sri Mulyani
Dalam periode jabatannya, ia bukan tanpa kontroversi. Pada skandal Bank Century, kebijakannya untuk menaikkan dana talangan dari 1,6 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah menjadi dasar investigasi korupsi.
Ia dikabarkan memiliki perseteruan dengan pengusaha dan ketua Partai Golongan Karya, Aburizal Bakrie akibat penyelidikan penggelapan pajak, penolakan untuk menggunakan dana negara untuk bisnis batu bara, dan kasus lumpur Lapindo. Perpindahannya ke Bank Dunia diisukan terkait dengan kontroversi-kontroversi tersebut.
Ia juga menuai kontroversi dengan menaikkan gaji pegawai kementeriannya hingga 300% pada awal menjabat tahun 2005. Menurutnya, gaji pegawai kementerian terlalu kecil dan tidak sebanding dengan tanggung jawab yang diemban.
Ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2016, mengeksekusi Program Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang sebelumnya telah disusun sebelum perombakan kabinet. Ia juga menangani isu-isu ekonomi pada saat pandemi global Covid-19 dengan kebijakan stimulus-stimulus ekonomi.
Pada pemerintahan Presiden Jokowi, Sri Mulyani menerima banyak kritik akibat tingginya pertumbuhan hutang negara. Total utang pemerintah pusat hingga Januari 2019, saat itu mencapai Rp 4.498,56 triliun.
Kemudian, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ia kembali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2024. Ia memperkirakan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mencapai Rp 300 triliun di tahun 2026.
Akhir Jabatan Sri Mulyani, Kembali Jadi Warga Negara Biasa
Pada periode akhir jabatannya, iahanya menjabat sekitar satu tahun hingga akhirnya di-reshuffle pada akhir Agustus 2025. Pada demo besar-besaran protes kenaikan tunjangan DPR, rumahnya ikut menjadi target jarahan. Akhir masa jabatannya, ia juga dituding merendahkan profesi tenaga pendidik sebagai “beban negara”. Di kemudian hari, ucapan itu ternyata terbukti hasil manipulasi deepfake. Pernyataan lain seperti menyamakan pajak dengan zakat, dan kebijakan keras untu menaikkan pendapatan negara lewat pajak pada satu tahun terakhir juga menuai kritik luas.
Seringkali terdapat isu bahwa Sri Mulyani meminta resign atau mundur dari jabatannya sebagai menteri, akan tetapi tidak dikabulkan oleh presiden. Akhirnya, pada reshuffle ini ia mendapatkan resign yang ia inginkan sejak beberapa tahun lalu, setelah hampir dua puluh tahun menjadi bendahara negara.
Pada pidato perpisahannya, ia meminta untuk dihormati privasinya sebagai warga negara biasa.
“Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privacy kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa,” kata Sri Mulyani, dilansir dari CNBC Indonesia.
